4. Tri Komando Rakyat
a. Tri Komando Rakyat
Dalam pidatonya ”Membangun Dunia Kembali” di forum
PBB tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berujar, ”......Kami
telah mengadakan perundingan-perundingan bilateral......harapan lenyap,
kesadaran hilang, bahkan toleransi pu n mencapai batasnya. Semuanya itu telah
habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras
sikap kami.”
Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang
dilancarkan Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan
Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, bahkan dalam
Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua.
Untuk mempertegas keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk
”Karel Doorman” ke Irian Barat.
Terdesak oleh persiapan perang Indonesia itu,
Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengajukan usulan
dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan ”Rencana Luns”.
menanggapi rencana licik Belanda tersebut, pada
tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan
TRIKORA dalam rapat raksasa di alun alun utara Yogyakarta, yang isinya :
1. Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua
bentukan Belanda
2. Kibarkan sang Merah Putih di irtian Jaya
tanah air Indonesia
3. Bersiap melaksanakan mobilisasi umum
b. Pembentukan
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat
Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora adalah
pembentukan suatu komando operasi, yang diberi nama ”Komando Mandala Pembebasan
Irian Barat”. Sebagai panglima komando adalah Brigjend. Soeharto yang kermudian
pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal.
Panglima Komando : Mayjend. Soeharto
Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo
Wattimena
Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir
Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini
mempunyai dua tujuan :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan
operasi militer untuk mengembalikan Irian barat ke dalam kekuasaan Republik
Indonesia
2. mengembangkan situasi militer di wilayah
Irian barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya
dalam waktu singkat diciptakan daerah daerah bebas de facto atau unsur
pemerintah RI di wilayah Irian Barat
Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando
Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi
tiga fase, yaitu :
1. Fase infiltrasi
Dimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai dengan
akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaaran tertentu untuk
menciptakan daerah bebas de facto.
2. Fase Eksploitasi
Dimulai pada awal Januari 1964 sampai dengan akhir
tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan,
menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
3. Fase Konsolidasi
Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan
menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur
militer yang tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakukan
penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda,
sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat
dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan
mengakibatkan gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan
Trikora)
Sementara
itu Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa
risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian Barat. Dukungan Uni
Soviet ( PM. Nikita Kruschev ) kepada perjuangan RI untuk mengembalikan Irian
Barat dari tangan Belanda, menimbulkan terjadinya ketegangan politik dunia,
terutama pada pihak Sekutu (NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula sangat
mendukung Belanda sebagai anggota sekutunya. Apabila Uni Soviet telah terlibat
dan Indonesia terpengaruh kelompok ini, maka akan sangat membahayakan posisi
Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah Pasifik
Barat Daya. Apabila pecah perang Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan
berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di
cap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh
Uni Soviet.
Untuk itu, dengan meminjam tangan Sekjend PBB
U Than, Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk
mengadakan pendekatan kepada Indonesia – Belanda.
Sesuai dengan tugas dari Sekjend PBB ( U Than ),
Elsworth Bunker pun mengadakan penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan
yang dikenal dengan ”Proposal Bunker”. Adapun isi Proposal
Bunker tersebut adalah sebagai berikut :
”Belanda harus menyerahkan
kedaulatan atas Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu
paling lambat dua tahun”
Usulan ini menimbulkan reaksi :
1. Dari Indonesia : meminta supaya waktu
penyerahan diperpendek
2. Dari Belanda : setuju melalui
PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka
c. Operasi
Jaya Wijaya
Pelaksanaan Operasi
1. Maret - Agustus 1962 dilancarkan operasi
pendaratan melalui laut dan udara
2. Rencana serangan terbuka untuk merebut Irian
Barat sebagai suatu operasi penentuan, yang diberi nama Operasi Jaya wijaya”.
Pelaksanaan operasi adalah sebagai berikut :
a. Angkatan Laut Mandala dipimpin oleh Kolonel
Soedomo membentuk tugas amphibi 17, terdiri dari 7 gugus tugas
b. Angkatan Udara Mandala membentuk enam
kesatuan tempur baru.
Sementara itu sebelum operasi Jayawijaya
dilaksanakan, diadakan perundingan di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus
1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal
18 Agustus 1962.
5. Persetujuan
New York [ New York Agreement ]
Setelah operasi-operasi
infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah
Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut
kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan
irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.
Isi Pokok persetujuan :
1. Paling lambat 1
Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima
pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih
diperbolehkan berkibar di Irian Barat..
2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera
merah putih berkibar disamping bendera PBB.
3. Pemulangan anggota anggota sipil dan
militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963
pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Irian Barat dari
tangan PBB
5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk
mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum
akhir tahun 1969.
Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1
Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada
pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu
bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian
Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya (
sekarang Papua )
6. Arti
penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik
Indonesia menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus mengadakan
penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun 1969. pepera
ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI atau merdeka
sendiri. Penentuan pendapat Rakyat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret
sampai dengan 4 Agustus 1969.Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan
RI atau merdeka sendiri.
Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah
Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan Irian Jaya
tetap merupakan bagian dari Republik Indoenesia. Hasil ini dibawa Duta
Besar Ortiz Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke 24
bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian Jaya sah menjadi milik
RI.
Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan Irian
Barat sampai kemudian dilaksanakan Pepera, dapat diambil kesimpulan bahwa
Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :
1. bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan
merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan
aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, karena secara sah dipandang dari segi
de facto dan de jure Irian Barat merupakan bagian dari wilayah RI
2. upaya keras pemerintah Ri merebut kembali
Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga mendapat dukungan
dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian
ingin bergabung dengan Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar